Foto : Tampak anggota DPRD Kabupaten Musi rawas menandatangani pernyataan turut prihatian atas tindakan yang dilakukan oknum TNI kepada petani di Provinsi Jambi selasa (18/3).
# DPRD Mura Diminta Konsolidasi dengan TNI-Polri
Kabarkite.com-Musirawas (18/3), Aksi solidaritas petani jambi digelar di Kabupaten Musirawas (Mura) dan Kota Lubuklinggau. Puluhan mahasiswa bersama para petani hari ini Selasa (18/3) mendatangi gedung DPRD setempat.
Mahasiswa dan kelompok petani yang tergabung dari berbagai organisasi ini meminta pemerintah mengadakan rapat konsolidasi kepada TNI-Polri terkait penculikan terhadap Puji bin Tayat petani Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Batanghari Jambi yang meninggal dalam kondisi tangan di borgol, kaki diikat tali muka hancur dan penuh luka yang diduga kuat dilakukan oleh aparat TNI dan security PT Asiatic Persada.
Dalam aksi tersebut terungkap bahwa Puji bin Tayat diculik karena yang bersangkutan selaku tokoh masyarakat desa menanyakan penculikan petani yakni Titus di kantor PT Asiatic Persada,
Para pendemo menuntut untuk bertemu dengan para wakil rakyat, setelah menunggu lama para pengunjuk rasa ditemui oleh politisi PDI Perjuangan Soni Rahmad Widodo.
“Tolong sampaikan tuntutan teman-teman dengan baik. Pada dasarnya kami para wakil rakyat siap menampung aspirasi rakyat,” tegas Soni ditengah-tengah pendemo.
Para pengunjuk rasa menuntut enam poin yang ditujukan pada dewan untuk ditindaklanjuti.
Enam poin tuntutan tersebut antara lain mengusut tuntas pembunuhan Puji bin Tayat, menarik pasukan TNI-Polri dari wilayah konflik agraria baik di Jambi maupun daerah agraria lainnya.
Selain itu pendemo meminta mengembalikan hak atas tanah ulayat 3550 Ha kepada SAD sesuai rekomendasi gubernur Jambi dan tegakkan pasal 33 UUD 1945. Tidak itu saja mereka juga meminta DPRD Mura mengadakan rapat konsolidasi dengan pihak TNI-Polri mengenai pengawasan tupoksi sebagai bentuk pencegahan aksi premanisme yang dilakukan aparat.
Enam poin tuntutan langsung dijawab oleh Ketua Komisi I tersebut.
“Mengenai tuntutan teman-teman saya secara pribadi dan lembaga sangat terbuka. Memang kita sadari penegakan hukum saat ini tajamnya hanya kebawah.
Namun pada dasarnya apa yang disampaikan saya terima dan akan saya teruskan ke pimpinan, untuk diagendakan agar segera dibahas. DPRD Mura akan layangkan surat ke Pemprov Jambi.” Ujar Soni.
Menurut Soni, Masalah konflik agraria itu dimanapun sama untuk pembunuhan di PT AKL sepengetahuannya saat ini sedang diusut. Untuk pemberian izin apapun baik pertambangan maupun perkebunan DPRD tidak pernah dilibatkan, tetapi kalau ada masalah baru ngadu ke Dewan.
Dengan nada emosi Soni yang disudutkan dengan pernyataan pendemo menyebutkan mustahil dewan tidak diikut sertakan dalam pembuatan izin perusahaan.
“DPRD hanya punya tiga tupoksi, pengawasan, penganggaran, untuk izin yang menandatangani izin perusahaan itu adalah bupati bukan DPRD, dan memang diatur oleh undang-undang,” tambahnya.
Yang jelas Soni menegaskan akan membawa tuntutan para mahasiswa ke rapat pimpinan, dan Jumat mendatang DPRD akan rapat konsolidasi dengan pihak TNI dan Polri.
Usai demo di DPRD Mura, para pengunjukrasa beralih ke DPRD Kota Lubuklinggau.(Jonif)