Kabarkite.com-Musirawas (27/12), KETUA organisasi Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI) Kecamatan Rawas Ilir, kabupaten Musirawas, Sumaterselatan, Abdul Aziz mendesak institusi penegak hukum melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi anggaran daerah yang telah dilaporkan Presidium Muratara versi Kms Syarkowi Wijaya. Dan ia merasa kecewa, sebab hingga saat ini tidak ada tindakan hukum sedikit pun yang dilakukan oleh pihak terkait, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian guna pengusutan kebenaran penyelewengan dana operasional pemekaran Musirawas Utara (Muratara) sebesar Rp. 900 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Musirawas.
Menurut Aziz, hal tersebut diadukan pihak presidium Muratara melalui kms Syarkowi Wijaya adalah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) 2010 untuk kegiatan politik pemekaran Kabupaten Muratara dengan besaran kerugian negara sebesar Rp900 juta, dana tersebut digunakan bersama oleh Presedium Muratara versi Ibrahim Cs. Selain itu Kms Syarkowi Wijaya juga melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Musirawas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Musirawas atas dana bagi hasil sumur gas bumi Suban IV. Dimana, mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 disinyalir nilainya uang bagi hasil tersebut lebih dari Rp 614 miliar, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dan Patut ditindaklanjuti kebenarannya.
“Kasus dana bansos ini kita minta untuk segera dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Sumsel, serta dana bagi hasil Suban IV sebaiknya pihak presidium Muratara versi kms Syarkowi Wijaya melaporkan hal ini ke Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) jika hal itu benar untuk perbaikan daerah. Kami PPRI mendesak segera laporkan hal tersebut ke KPK untuk membuktikan keseriusan presidium Muratara versi Kms Syarkowi Wijaya tentang hal itu. Hal ini penting untuk membuktikan tidak mengindikasikan ada sandiwara politik para elit Muratara dan Bupati Musirawas, Ridwan Mukti (RM),”tegas Aziz, Kamis Siang (27/12).
Dijelaskannya bahwa PPRI akan mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh pelapor, jika betul-betul serius membuktikan kongkalikong serta sandiwara politik Ridwan Mukti (RM) dan para kroni-kroninya. Untuk keseriusan PPRI siap mengawal proses dan siap bergandengan tangan dengan presidium Muratara versi Kms Syarkowi Wijaya jika hal itu dilakukan. Dan ia berjanji akan ikut mengawal laporan tersebut hingga ada tindak lanjut oleh penyidik Polda Sumateraselatan. Diungkapkanya pula, bahwa keinginan pihaknya tersebut agar” Jangan sampai pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas ” didaerah tersebut.
Selain itu, tuduhan PPRI selama ini bukanlah isapan jempol atas sandiwara politik Bupati Musirawas, Ridwan Mukti (RM) dengan kelompok presidium Ibrahim, sehingga perjuangan pemekaran Muratara telah berlari dari rel sebenarnya. Dari tuntutan murni masyarakat menjadi degelan politik elit yang memamfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Hal tersebut tak bisa dibantah, sebab realitas yang ada membuktikan bahwa pemekaran Muratara hanya menjadi komuditas politik RM dan presidium versi Ibrahim. Jika serius adanya, kata aziz, Muratara versi Ibrahim pasti berhasil memperjuangkan Muratara menjadi DOB, faktanya saat ini ada uang masuk lalui mekanisme dana sosial (Bansos) ke Presidium terbukti dua kali masa sidang di DPR RI akhir tahun 2012 ini Muratara gagal menjadi DOB.
“Ini fakta yang tak terbantahkan bawah sandiwara presedium bersama Ridwan Mukti (RM) yang mengelabuhi masyarakat Muratara harus segera diakhiri. Saya merasa heran saudara Ibrahim tidak punya malu sedikit pun dengan kegagalannya,”pungkasnya. (Rutan)
Comment