Kabarkite.com-Musirawas (27/12), PERSETERUAN antara dua kelompok panitia persiapan pemekaran Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), kabupaten Musirawas, Sumaterselatan tentang tidak jelasnya pengunaan anggaran dana hibah pemerintahan daerah sebesar Rp.900 juta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditanggapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencairkan dana tersebut.
Menurut Gotri Suyatno kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pendapatan (DPPKAD) Musi Rawas, seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah terkait untuk persiapan pemekaran Muratara selama tiga tahap dapat ia jelaskan dan jawab, jika ada pihak-pihak yang merasa perlu mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut. Namun dipastikannya bahwa pengeluaran dana hibah tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Sepanjang ada keterkaitan dengan keuangan daerah yakni APBD saya bisa dijelaskan dan jawab, termasuk masalah dana bantuan hibah untuk pemekaran Muratara ” pungkasnya kamis (27/12).
Dijelaskannya pula dana yang dikucurkan kepada Presidium Muratara memang ada dan dianggarkan dalam APBD, bahkan penggunaannya mendapatkan persetujuan DPRD Musirawas. Namun, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 900 juta tidak seluruhnya digunakan Presidium Muratara.
Dan Gotri, menegaskan dana bagi hasil Suban IV di area teritori kabupaten yang diusulkan untuk dimekarkan itu, dan selama ini berseteru dengan pemerintahan Kabupaten Musibanyuasin (Muba) tidak ada kaitannya dengan masalah yang berkembang saat in. Dan ia meminta agar persoalan pertikaian kedua kelompok presidium Muratara tentang persoalan pengaduan penyelewengan pengunaan anggaran APBD oleh Versi Ibrahim, tidak dikaitkan dengan masalah dana bagi hasil Subhan IV yang saat masih cekcok dengan daerah tetangga itu aman. (Rutan)
Comment