PT Lonsum : Tidak Ada Kewajiban Membeli Sawit Petani

by -559 Views

Kabarkite.com-Musirawas (6/1), MANAGER perusahaan perkebunan terbesar di Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada perjanjian khusus atas permasalahan tuntutan petani sawit non plasme di kecamatan Rawas Ilir. Meskipun sudah ada pertemuan antara pihaknya dengan utusan pemda serta dinas perkebunan beberapa waktu lalu. Sebab hal itu hanya sekedar penegasan tentang mekanisme untuk pembelian sawit non plasma di koperasi-koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Rawas Ilir. Dan tidak ada perjanjian khusus untuk mengharuskan membeli sawit petani non-plasma.

Syahri selaku menejer PT Lonsum Wilayah sungai Kepahiyang Saat di hubungi menyatakan,bahwa untuk hasil perkebunan kelapa sawit petani plasma di wilayahnya termasuk Rawas Ilir sama sekali tidak ada masalah. Mengenai hasil produksi perkebunan milik petani sawit non-plasma sudah diakomodir dan ditampung oleh pihaknya, tetapi tetap melalui mekanisme pembelian hasil petani non-plasma yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Dimana petani tersebut diharuskan bergabung dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) petani plasma PT Lonsum.

” Hasil produksi petani sawit non plasma, sudah kami akomodir dengan tetap membeli sawit mereka melalui KUD petani plasma kami, namun dengan pembatasan kuota pembelian hanya sebanyak dua ton setiap kali panennya. Kalau kita bicara jujur pembelian dua ton kelapa sawit petani non plasma setiap kalinya per-KUD itu sudah melebihi,apa lagi dalam situasi pabrik yang tidak normal saat ini,” Paparnya.

Ditambahkanya, hingga kini pihaknya sama sekali tidak ada perjanjian khusus untuk membeli kelapa sawit milik petani non-plasma. Hal ini di sebab karena petani non-plasma sangatlah banyak. Sedangkan Mengenai SPBS (Surat Pengantar Buah Sawit) pihaknya telah mengecek, semua SPBS sudah diberikan kepada semua petani dan KUD, meskipun masih belum melunasi hutangnya kepada pihak Perusahaan. Jadi mengenai SPBS sama sekali tidak ada masalah,Disampaikannya juga bahwa dalam waktu dekat ini pemkab Musirawas akan melakukan peninjauan langsung ke lahan-lahan petani non-plasma untuk dapat mempertimbangkan permasalahan yang muncul saat ini. Ditegaskannya pihaknya tetap akan menerima hasil buah para petani non plasma, namun dengan batasan dua ton. ” perlu ketahui kami tidak memiliki kewajiban untuk membeli sawit non plasma, kewajiban kami adalah membeli kelapa sawit milik petani plasma saja,” Tegas dia.

Dilain pihak, Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Musirawas, Devi Arianto merasa geram dan menyayangkan tidak adanya kebijakan manajemen PT Lonsum untuk mendengarkan keluhan dan keinginan masyarakat. Hal ini membuktikan pihaknya bahwa menerima investor didaerah mereka adalah sebauh kesalahan besar. Hal itu terlihat dari tidak adanya kepedulian sosial perusahaan-perusahaan tersebut yang selalu di tonjolkan oleh pemerintahan daerah sebagai sebuah kesuksesan dalam mengelola daerah. Realitas yang ada, bukan kesejahteraan yang diterima masyarakat, justru kerusakan lingkungan dan penurunan standar kehidupan akibat berkurangnya lahan untuk digarap.

“saya selaku ketua DPC BMI dan Putra daerah Rawas Ilir Punya beban moral melihat kegelisahan Para anak bangsa (petani khusus non-plasma). Persoalan ini menyangkut hajad hidup orang banyak, saya akan turun bersama masyrakat demi menegakkan nilai-nilai pancasila dan undang-undang sebagai dasar, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang telah mereka lakukan, mengeluarkan izin. Pemkab harus memikirkan nasib rakyat akibat kebijakan itu, kalau  tahu begini akhir, kedatangan investor dari dulu kami tolak. Dan tidak akan kami biar sejengkal tanahpun di kuasainya, biarlah kami seperti dulu tapi kami sangat  merasa nyaman sebelum kehadiran para tuan-tuan Perusahan,kenapa Pemkab tidak bisa menyikapi dengan tegas,ini urusan Perut rakyat dan saya bertanya pada pemerintah,adanya pemerintahan ini apa karna rakyat atau investor, jika jawabnya rakyat maka pikirkan kewajiban anda untuk rakyat untuk itu sebelum aksi terjadi tolong pemerintah cepat mensikapi,” Pungkasnya. (Rutan)