Foto : Tampak – sejumlah Kades di wilayah kabupaten Muratara sedang menunggu Bupati Muratara H Akisropi Ayub,Senin (12/5).
Kabarkite.com – Muratara (12/5), Puluhan Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Muratara menyambangi kantor Bupati Muratara di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 74 tepatnya di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara.
Aksi yang dilakukan sejumlah kades tersebut, Senin (12/5) mempertanyakan kepada Bupati Muratara H Akisropi Ayub, lantaran tunjangan gaji perangkat desa yang belum dibayar dan Bantuan Guburnur (Bangub) untuk setiap desa di kawasan Kabupaten Muratara tak kunjung ada pencairan.
Selain itu, meminta sejumlah kades yang habis masa jabatan di tahun 2014 ini, untuk diperpanjang hingga tahun 2015. Sebab di tahun 2014 tidak ada pemilihan kepala desa, khusunya di kabupaten Muratara.
Pantauan Kabarkite.com,
sekitar pukul 10.30 Wib, puluhan kades mendatangi kantor Bupati Muratara, mengunakan pakaian seragam lengkap linmas, menunggu kedatangan Bupati Muratara yang belum ngantor. Sejumlah Kades tersebut, sudah mengisi buku tamu dan berharap bisa berkoordinasi langsung dengan Bupati Muratara supaya ada kejelasan tentang tuntutannya tersebut.
Salah satu Kades di Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara yang engan menyebutkan namanya mengungkapkan kedatangannya beserta rekan-rekan mempertanyakan kepada Bupati Muratara H Akisropi Ayub, tentang Bangub yang tidak sampai kepada Kades.
“Secara simbolis sudah dilakukan oleh Guburnur sumatera selatan (Sumsel) H Alek Noerdin beberapa bulan yang lalu tetapi hingga sekarang Bangub itu, tidak perna sampai ke tanggan kami sebagai kepala desa,” katanya.
Menurutnya, sejumlah kades juga meminta kepada Bupati Muratara supaya masa jabatan kades yang habis ditahun ini (2014…red) supaya tidak dinonaktifkan karena di tahun ini belum ada pemilihan kades baru.
Senada, Kades diwilayah Kecamatan Rawas Ulu, SH, mendesak kepada bupati Muratara untuk segera menjelaskan kepada pihaknya tentang Bangub yang tak kunjung ada pencairan hingga kini.
“Kita berharap jika adanya keterlambatan dari pihak pusat, maka Bupati Muratara harus memberikan pemberitahuan, supaya masyarakat dan perangkat desa tidak mempertanyakan hal itu,” harapnya.(Zon)
Comment