Kabarkite.com, Musi Rawas — Mega korupsi di sektor perkebunan kembali mencuat ke permukaan. Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (DPC LAKI P45) Perwakilan Sumatera Selatan Jumat (13/11/2026) secara resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Rawas di Muara Beliti.
Laporan yang dilayangkan ini menyoroti dugaan penyimpangan masif dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Musi Rawas untuk tahun anggaran 2021 hingga 2023. Tidak tanggung-tanggung, total nilai bantuan yang menjadi sorotan dalam program ini mencapai angka fantastis, yakni Rp32.259.273.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan luas lahan mencapai 1.075,3091 hektare.
Aliran Dana dan Empat Koperasi yang Disorot
Berdasarkan dokumen penelusuran awal LAKI P45, program PSR tersebut melibatkan empat kelembagaan pekebun atau koperasi di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Berikut adalah rincian data awal penerima bantuan yang kini resmi diminta untuk diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa:
KUD Sari Subur
Lokasi: Desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti
Luas Lahan: 655,8884 hektare
Nilai Bantuan: Rp19.676.652.000
Dasar Hukum: SK Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-135/DPKS/2021 (30 Maret 2021)
KUD Agung Jaya
Lokasi: Desa Tri Mukti, Kecamatan BTS Ulu Cecar
Luas Lahan: 110,1062 hektare
Nilai Bantuan: Rp3.303.186.000
Dasar Hukum: SK Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-280/DPKS/2021 (7 Juli 2021)
Koperasi Produsen Campur Sari Sejahtera
Lokasi: Desa Campur Sari, Kecamatan Megang Sakti
Luas Lahan: 209,9517 hektare
Nilai Bantuan: Rp6.298.551.000
Dasar Hukum: SK Kadis Perkebunan Musi Rawas Nomor 315/KPTS/PKSP/DISBUN/2022 (21 November 2022)
Koperasi Produsen Maju Berkah Sejahtera Mandiri
Lokasi: Desa Sadar Karya, Kecamatan Purwodadi
Luas Lahan: 99,3628 hektare
Nilai Bantuan: Rp2.980.884.000
Dasar Hukum: SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
Jejak Kejanggalan: Dari Lahan Fiktif hingga Mandiri Menggunakan Biaya Sendiri
Ketua DPC LAKI P45, Ahlul Fajri, bersama Sekretaris Imam Koesnadi, mengungkapkan bahwa laporan ini disusun berdasarkan temuan dokumen, informasi masyarakat, serta penelusuran awal yang mendalam. Sejumlah dugaan kuat penyelewengan yang dibongkar antara lain:
Legalitas Koperasi dan Kepengurusan: Keabsahan badan hukum, status aktif, keanggotaan, Nomor Induk Koperasi (NIK), hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) saat pengajuan dana patut dipertanyakan.
Validitas Data Calon Penerima & Lokasi (CP/CL): Mulai dari identitas pekebun, titik koordinat, hingga status hukum kepemilikan tanah yang masuk dalam program.
Dugaan Lahan Bukan Kebun Sawit: Terdapat aduan masyarakat bahwa sebagian lahan yang diajukan dalam proposal sejatinya bukan kebun kelapa sawit, melainkan kawasan hutan, kebun karet, atau semak belukar.
Pengakuan Pekebun: Sejumlah pekebun yang namanya tercatat sebagai penerima bantuan justru mengaku melakukan pembukaan lahan (land clearing), melubangi tanah, hingga membeli bibit menggunakan biaya mandiri. Hal ini memicu kecurigaan adanya potensi penggelembungan (mark-up), proyek fiktif, atau pencairan dana yang tidak sesuai peruntukan.
Desak Kejari Periksa Pejabat Terkait
LAKI P45 menegaskan agar Kejaksaan Negeri Musi Rawas segera bergerak cepat memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait dalam rantai keputusan program ini. Dalam dokumen laporan, beberapa nama pejabat dan tim verifikasi turut dicantumkan untuk dimintai klarifikasi, di antaranya Kgs. M. Effendi Fery, S.STP., M.Si., H. Herry Akhmadi, JS, S.STP., M.Si., Sri Lestari, S.P., M.M., dan Suratno, S.P., M.Si. (pihak LAKI P45 menekankan bahwa pencantuman nama ini bersifat untuk klarifikasi dan bukan vonis hukum).
Tidak hanya berhenti di Kajari Musi Rawas, tembusan laporan ini juga dikirimkan secara masif ke tingkat tinggi, termasuk Kejati Sumatera Selatan, Jampidsus dan Jamwas Kejagung RI, Komisi Kejaksaan RI, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, hingga Direktur Utama BPDPKS di Jakarta.
LAKI P45 berharap aparat penegak hukum bersikap profesional dan transparan guna mengusut tuntas aliran dana puluhan miliar rupiah ini demi melindungi hak-hak para petani pekebun serta menyelamatkan keuangan negara.
Sementara itu pihak terkait baik itu KUD dan Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang dimaksud oleh pihak LAKI P45 sebagaimana dilaporkan pada Kejaksaan Negeri Musi Rawas Hari ini. (Rudi Tanjung)
