Aktivis Sumsel Bersatu Minta Kejati Usut Kasus Bupati Muratara

by -3 Views

Kabarkite.com, Palembang (31/10) – Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati), meminta Kajati segera usut dan menangkap Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H Syarif Hidayat karena diduga terlibat beberapa kasus yang terjadi di wilayahnya. Kamis, (31/10).

Ratusan orang dari ASB mendatangi Kejati sekitar pukul 10.00 wib, melakukan orasi di halaman gedung kejaksaan Sumsel tersebut, menuntut diusutnya puluhan kasus di Muratara yang pengusutannya sampai saat ini tak jelas, dengan membawa beberapa spanduk, salah satunya bertuliskan “Tangkap Bupati Muratara”.

Koordinator Lapangan aksi ASB Johanes, kepada media mengatakan, indikasi maraknya kasus dugaan korupsi tersebut dapat dilihat dari pembangunan daerah, serta isu korupsi di media cetak Sumsel.

“Indikasi yang sama kami temukan di pemerintahan Kabupaten Muratara dan hasil investigasi di lapangan serta media publik banyak temuan indikasi korupsi,” kata Johanes.

Dilanjutkannya, kolusi dan Nepotisme (KKN) bahkan terkesan tidak berjalannya kasus korupsi tersebut. Dan catatan dugaan kasus atau perkara yang diperoleh di lapangan Kabupaten Muratara antara lain.

  1. Kegiatan STQ
  2. Mark Up dana makan minum senilai 54 Milyar
  3. Mark Up dan Kue DPRD Senilai 14 Milyar.
  4. Fee Proyek Satu pintu
  5. AKP ( Kejati)
  6. Tender PU Muratara
  7. Proyek Irigasi (ditangani Kejari)
  8. Lelang Jabatan Sekda 1 dan 2.
  9. Bagi-bagi lahan untuk perkebunan tebu.
  10. Dana bagi hasil perusahaan Minyak dan Tambang
  11. Proyek jalan di Kecamatan Rawas Ilir.
  12. Proyek Gapura perbatasan
  13. Proyek gedung rumah sakit
  14. Dana humas muratara
  15. KKN jabatan Kepala Dinas dan PPTK
  16. Proyek penggadaan alat Kesehatan
  17. Pembangunan Pukesmas tugu Perbatasan.
  18. Gedung gedung farmasi
  19. Pembangunan gedung bersalin RSUD di Kecamatan Rupit
  20. Pembangunan jembatan tingkip.

Untuk itu ASB mendesak pihak Kejati Sumsel untuk segera melakukan audit dan penyelidikan atas indikasi penyimpangan pelanggaran dan indikasi KKN tersebut, sehingga dapat menemukan real jumlah kerugian Negara.

“Kami meminta Kejati segera mengusut semua kasus Muratara, bila perlu tangkap Bupatinya,” tegas Johanes. (Ril)