Kabarkite.com, MUSI RAWAS – 1 OKTOBER 2026 Gelombang protes mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pro Rakyat (GPPR 11) menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut transparansi keterbukaan informasi terkait anggaran serta pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan instansi tersebut.
Dalam aksi tersebut, para orator menyampaikan krtitikan tajam terhadap jajaran pejabat Bappeda Musi Rawas yang dinilai tertutup dan enggan memberikan ruang komunikasi yang baik dengan insan pers dan kontrol sosial masyarakat.
“Anda ini difasilitasi oleh negara, dianggarkan uangnya untuk melayani dan menemui masyarakat, apalagi insan pers yang merupakan bagian dari kontrol sosial,” tegas salah seorang orator Firman dalam orasinya di halaman kantor Bappeda Musi Rawas, Kamis (1/10/2026).
MP4
Soroti Kinerja dan Minta Bupati Evaluasi Pejabat Bappeda
Massa aksi menilai sikap kurang kooperatif dari pihak Bappeda menunjukkan kurangnya profesionalitas pimpinan dalam menjalankan fungsi pelayan publik. Mereka menekankan bahwa seluruh pembiayaan fasilitas dinas, mulai dari perjalanan hingga rapat, bersumber dari uang rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Atas dasar itu, massa GPPR 11 mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bappeda (Kaban) dan Sekretaris Bappeda (Sekban). Mereka menganggap jika pimpinan instansi tersebut tidak mampu bersikap transparan dan terbuka, maka tidak layak lagi menduduki posisi kepemimpinan di Bappeda Musi Rawas.
“Kami meminta kepada Bupati Musi Rawas untuk mengevaluasi kinerja Kaban dan Sekban Bappeda Musi Rawas. Sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, kami menentang ketidaktransparanan ini,” lanjut orator di hadapan perwakilan pejabat Bappeda yang hadir menemui massa.
Dalam kesempatan tersebut, massa unjuk rasa juga mempertanyakan komitmen serta kejelasan isu terkait pernyataan pengunduran diri pejabat Bappeda yang sempat berembuk, guna memastikan integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas tetap terjaga.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan dan penyampaian aspirasi dilakukan secara terbuka di halaman kantor Bappeda Musi Rawas. Massa berharap Bappeda dapat segera membenahi pola komunikasi publik serta membuka akses informasi kegiatan anggaran demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (RD)
