Kabarkite.com-Musirawas (3/1), MARAKNYA perbincangan tentang isu korupsi bagi hasil migas Suban IV membuat kalangan legislatif kabupaten Musirawas, Sumateraselatan gerah. Mereka berharap kasus yang telah dilaporkan berbagai elemen ke institusi penegak hukum tidak menganggu proses pemekaran Musirawas Utara (Muratara) yang sedang dalam mediasi peninjauan ulang, pasca gagal masuk pembahasan pada akhir desember lalu.
Hal ini disampaikan oleh Al Imron Harun Wakil ketua Dewan pimpinan Cabang Gerindra Musirawas, Menurutnya permasalahan Bupati Ridwan Mukti (RM) yang dilaporkan ke Polda mengenai kasus korupsi dana bagi hasil Suban IV sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan sudah sering di baca oleh masyarakat melalui bebarapa media massa dan Online artinya masyarakat tahu informasi tersebut. Namun tingginya animo masyarakat yang ingin tahu kejelasan kasus itu diharapkannya kelak tidak menganggu proses pemekaran Musirawas Utara. Dan ia meminta masyarakat tetap menjaga suasana kondisi kondusif yang ada saat ini, dan berharap jika hal ini terus berkembang setidaknya kedepan tidak ada aksi-aksi massa yang anarkis.
“Namun disisi lain jangan sampai kita semua selaku masyarakat menjadi korban,sebab ketika Kabupaten Musirawas Utara akan di mekarkan selalu saja ada polemik yang terjadi dan membuat Muratara selalu batal di mekarkan, jangan sampai hal ini membuat masyarakat yang rugi karena keinginan untuk memekarkan diri selalu tidak terwujud dengan banyaknya persoalan yang terjadi di kabupaten Musi rawas,” Kata dia rabu siang.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi atas isu korupsi tersebut. Biarkan pihak berwenang membuktikan kebenaran hal tersebut. Karena menurutnya hal terpenting saat ini bagi masyarakat Musirawas adalah terjaminnya penegakkan hukum. Dan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Musirawas adalah proses pembelajaran untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih. (Rutan)
Comment