Konflik Bupati – KONI, Muratara Terancam Tak Ikut Porprov

by -1 Views

Kabarkite.com, Muratara – KONI Kabupaten Muratara terancam tak mengirimkan atletnya dalam Porprov Prabumulih, November mendatang. Ini setelah konflik internal muncul di tubuh Induk Organisasi Olahraga Kabupaten tersebut dengan Bupati, Syarif Hidayat.

Hal ini blak-blakan diungkap Ketua Harian KONI Kabupaten Muratara Syapran Suprano. Dibincangi usai rapat anggota KONI Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (12/9), Syapran menyebut pihaknya tak mendapat dukungan berupa pendanaan dari Bupati.

Dimana pihaknya telah menyiapkan 57 atlet dan ofisial dari enam cabor unggulan untuk diterjunkan di ajang olahraga antar Kabupaten/Kota se Sumsel itu. Namun, Bupati tak kunjung mencairkan dana kebutuhan atlet sebesar Rp 1,5 Miliar.

“Kami sudah ajukan pendanaan sejak 2018, pada penyusunan APBD. Untuk operasional, pembinaan, try out dan kompetisi. Namun hanya operasional yang dicairkan, itupun belum sepenuhnya,”ungkap Syapran.

Ia tak mengerti secara pasti alasan dari Bupati. Justru ia mendapat konfirmasi melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, jika Bupati meminta KONI Muratara lebih dulu menggunakan dana operasional tersebut untuk persiapan kompetisi (porprov Prabumulih).

Menurut Syapran hal ini tak bisa dilakukan, karena akan menjadi temuan kesalahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana tersebut digunakan bukan untuk peruntukannya. Permasalahan inipun, lanjut Syapran telah sampai ke telinga Gubernur Herman Deru.

Melalu surat edaran Gubernur yang disampaikan, Bupati/Walikota diminta untuk mendukung dan memberikan dana bagi KONI masing-masing untuk bisa ikut berkompetisi. Sayangnya, lanjut Syapran surat Gubernur itupun tidak digubris.

“Olahraga ini untuk membina prestasi, membina anak muda Muratara agar bisa melakukan hal positif dan berkompetisi. Kalau tidak mendapat dukungan seperti ini, kami akan surati KONI Sumsel dan mundur dari Porprov,”tegasnya didampingi Sekum KONI Muratara, Subandri.

Hal ini sangat disayangkan oleh Plt Ketum KONI Sumsel Dhennie Zainal. Menurutnya akan sangat merugikan jika satu Kabupaten/Kota tidak ikut dalam ajang ini. “Dari 17 bendera, tidak mungkin satu bendera tidak berkibar. Kalau diperlukan, kami juga akan surati Bupati Muratara,”timpal Dhennie.

Permasalahan pembinaan olahraga di daerah ini, lanjut Dhennie, seharusnya bisa diselesaikan secara internal dan tidak meluas. Apalagi mungkin dicampur dengan unsur politis. Sebab, ruh olahraga menurut Dhennie adalah menjunjung tinggi sportivitas.

Oleh sebab itu, kan mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KONI Kabupaten Muratara dan pihak terkait, perihal permasalahan ini. (Net)