Oleh : Nurkholish Lukman Hakim
Kabarkite.com-Opini, PROSES pemilihan gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2013-2018 akan digelar Juni 2013, persiapan dan proses sosialisasipun sudah dilakukan bakal calon gubernur agar dapat menarik simpati masyarakat.
Menariknya para bakal calon gubernur telah melakukan politik black campaign terhadap calon lainnya, mulai dari isu korupsi, nikah dengan model panas tahun 1990-an hingga ketidakmampuan calon incumbent sekarang.
Untuk diketahui kandidat-kandidat yang muncul sebagai bakal calon gubernur yakni H Ridwan Mukti (Bupati Musi Rawas), H Herman Deru (Bupati OkU Timur), Walikota Palembang H Eddy Santana Putra, Bupati Oki H Ishak Mekki, H Edy Yusup Wakil Gubernur Sumsel, calon independen Letjen TNI (Purn) Burhanuddin Amin yang akan bersaing dengan calon incumbent H Alek Noerdin.
Namun dari beberapa calon tersebut belum kelihatan yang menonjol diidam-idamkan masyarakat Sumateraselatan untuk menjadi pelayan rakyat pengganti gubernur Alek Noerdin. Beberapa calon masih mengandalkan kekuasaaan yang dijabat dalam artian kesemuanya dapat diartikan masih menjabat kepala daerah yang memiliki basis massa.
Semisal H Herman Deru mempunyai basis masa di Komering tapi tidak untuk di kota, dan di daerah Musi seperti Lubuklinggau dan Musi Rawas. H Alek Noerdin mempunyai basis massa di Pagar Alam, Muba namun kurang di Komering, Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti di Musi Rawas, Lubuklinggau namun masih kurang popular di Palembang ataupun di daerah Komering. Begitu juga dengan calon lainnya.
Melihat kondisi yang seperti itu seharusnya para bakal calon Gubernur Sumatera Selatan harus berkaca pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya dimenangkan Joko Widodo dan –Ahok.
Kemenangan Jokowi memberikan pembelajaran politik karena tidak semuanya yang diusung banyak partai dan memiliki modal besar mampu menduduki kembali kursi panas gubernur DKI Jakarta.
Ada beberapa yang bisa dicontoh dan dilakukan bakal calon gubernur Sumsel yakni dengan meraih simpati rakyat di daerah-daerah dengan jualan program yang merakyat. Bukan menghadirkan artis-artis dalam panggung yang benar-benar sama sekali tidak menunjukan kesadaran politik para pemilih.
Sedangkan ketika sang calon wakil rakyat dan pemimpin naik dan berkesempatan bicara mereka tak mampu memberikan ketertarikan konstituen terhadapnya. Karena acara utamanya bukan pembicaraan politik tetapi para artis yang nongol dan menunjukan kemampuannya.
Seperti halnya yang dilakukan Jokowi hadir ditengah-tengah masyarakat bawah sungai Ciliwung DKI Jakarta yang kini dikenal dengan program blusukan.
Artinya datang ke suatu daerah berdiskusi dengan masyarakat memberikan solusi nyata mayarakat pun akan simpatik karena masyarakat tak butuh beras ataupun uang Rp 50 ribu tetapi solusi nyata akan perubahan hakiki lima tahun ke depannya.
Selain itu bakal calon gubernur Sumatera Selatan harus selektif memilih tim pemenangan dan bakal calon wakil gubernur pendampingnya, tim pemenangan dan calon wakil gubernur turut mendukung kesuksesan calon gubernur untuk menjadi pemimpin rakyat.
Tim-tim pemenangan itu harus dapat memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan calon gubernur, jadi masyarakat yang tak terjangkau oleh calon gubernur pada sosialisasi cukup dengan kegiatan yang dilakukan tim pemenangan akan tertarik dan memilih cagub tersebut, tentunya apabila satu orang sudah memilih maka akan menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat lainnya. ***Penulis adalah Pengiat Pers dan Tokoh Pemuda Lubuklinggau serta Mantan Wartawan Jawapost.
Comment