MUSIRAWAS,kabarkite :MENANGGAPI tentang statemen Kepala bagian humas pemerintah kabupaten Musi Banyuasin,yang menilai pihak pemerintah kabupaten Musirawas dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) itu dalam hal ini Asisten I dan Ketua Komisi I cs terlalu reaktif dan provokatif dalam menanggapi masalah PT.Gorby Putra Utama.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musirawas Al imron Harun SH menilai,perkataan yang di lontarkan oleh Kabag Humas Pemkab Muba. bahwa pihaknya terlalu reaktif dan provokatif dalam menanggapi persoalan pencabutan plang yang dilakukan Bupati Muba,itu hak dari kabag humas untuk menyatakakan seperti itu.namun ia menegaskan wajar jika ia sebagai putra asli daerah kabupaten Musirawas untuk membela daerahnya dan membela kepala daerah yang menjadi panutan di daerah tersebut.
“jika memang benar pernyataan yang di ungkapkan oleh pemkab Muba,bahwa PT.Gorby sudah merambah hingga ke Kabupaten Muba berdasarkan data GPS yang mereka miliki,seharusnyapun mereka tetap melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemkab Mura karena biar bagaimanapun yang mereka klem itu dalam wilayah Musirawas dan tidak sepatutnya Bupati Muba langsung mencabut plang milik perusahaan yang dianggap mereka melanggar perbatasan tersebut,” Ujarnya kepada Lensanews.com Kemarin (11/7)
Menurutnya, Dua daerah itu sama-sama memiliki pemerintah kenapa tidak bicarakan secara bersama-sama sebelum Bupati Muba mengambil tindakan itu secara sepihak,kalau pemerintah Muba mengerti akan aturan tidak mungkin mereka mengambil tindakan tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemkab Mura,sebab masalah perbatasan ini sejak awal memang sudah menjadi isu nasional dan hal ini tidak bisa anggap main-main.
“ intinya percuma saja jika hal ini di perdebatkan melalui Media Massa karena tidak akan ada penyelesaian, kalau pemkab Muba bijak kita selesaikan hal ini secara bersama-sama untuk mengecek kelapangan tentang sejauh mana kebenaran yang di miliki oleh Pemkab Muba Dan Pemkab Musirawas. Kalau seperti ini sampai kapanpun persoalan ini tidak akan usai,”Tegasnya.
Selain dari persoalan PT.Gorby Putra Utama,ia juga mengahawatirkan dengan adanya persoalan ini bisa berdampak buruk bagi proses pembentukan kabupaten Musirawas utara (Muratara). Sedangkan modal awal untuk membentuk sebuah kabupaten adalah perbatasan.
“jika persoalan ini saja belum bisa diselesaikan bagaimana kabupaten Muratara akan terbentuk dan banyak pertimbangan lain yang membuat kami anggakat bicara atas persoalan ini dan dapat kami pastikan pada dalam waktu dekat ini kami pasti kroscek langsung kelapangan besama-sama pihak terkatlainnya,”paparnya.
Sebelumnya Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Muba Dicky Merianto mengatakan bahwa langkah yang di ambil Bupati Muba sudah benar dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami memandang perlu memberikan tanggapan terhadap pemberitaan tentang pencopotan plang PT.Gorby Putra Utama di wilayah perbatasan mura dan muba,dimana asisten I dan komisi I mempermasalahkannya dan bahkan mengecam tindakan bupati Muba,” ujar kabag humas pemkab Muba Dikcy Meirianto. Ia menegaskan bahwa seharusnya asisten I dan ketu komisi I mura jangan terlalu reaktif dan provokatif dalam menanggapi permasalahan PT. GPU di media massa, apalagi mengecam tindakan bupati muba mencabut plang nama PT. GPU, sebab langkah yg di ambil bupati Muba sudah benar dan sudah sesuai dengan aturan yg berlaku.
Karena atas dasar laporan warga, yg direalisasikan oleh Bupati Muba bersama SKPD terkait dengan meninjau langsung ke lapangan.(Rutan)
Post Views: 489
Like this:
Like Loading...
MUSIRAWAS,kabarkite :MENANGGAPI tentang statemen Kepala bagian humas pemerintah kabupaten Musi Banyuasin,yang menilai pihak pemerintah kabupaten Musirawas dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) itu dalam hal ini Asisten I dan Ketua Komisi I cs terlalu reaktif dan provokatif dalam menanggapi masalah PT.Gorby Putra Utama.
Comment