Kabarkite.com, Lubuklinggau (25/3) – Mengatasi permasalahan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau saat ini, pembangunan yang akan dilakukan kedepan pun dipastikan akan menerapkan skala prioritas yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat banyak.
Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengungkapkan, pihaknya telah membuat rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk tahun 2017 mendatang, namun dari berbagai rencana tersebut diakuinya telah melalui proses pembahasan ketat, agar tidak hanya menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang kini dimiliki.
“Kita harus membuat strategi pembangunan, agar solusi defisit anggaran tidak terus-menerus menjadi masalah, seperti salahsatunya upaya yang dilakukan, yakni melakukan lobi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pemerintah Pusat, agar dapat membantu melakukan pembangunan daerah,” ungkapnya usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Lubuklinggau, Selasa (22/3).
Ia berharap, masyarakat melalui unsur perwakilan dalam acara tersebut, dapat membantu menyampaikan terkait kondisi keuangan Pemkot Lubuklinggau atau keterbatasan anggaran yang sedang dialami kepada masyarakat di Kota Lubuklinggau.
“Contohnya berbagai kegiatan yang kita gelar di Kota Lubuklinggau, baik itu tingkat provinsi, nasional atau internasional, sebenarnya itu semua strategi kita memasang pancing, agar banyak orang berkunjung ke Kota Lubuklinggau. Sebab, dengan begitu tentu akan membuat perputaran uang disini akan lebih banyak,” kata dia.
Ia pun mengaku, strategi lobi yang dilakukannya, hingga saat ini pun terus dijalani sebagai usaha agar mendapat bantuan yang berasal dari sumber dana lain, sehingga tidak mengganggu dana yang memang telah dimiliki Pemkot Lubuklinggau.
“Kita juga tetap fokus untuk melakukan pembangunan fisik, sebab dampaknya juga akan berimbas terhadap perekonomian. Hasil dari lobi-lobi yang kita lakukan selama ini, sebenarnya sudah sangat banyak dirasakan masyarakat, misal perbaikan sejumlah wilayah kumuh, lampu jalan, serta bantuan-bantuan lain,” jelasnya.
Nanan, sapaan akrabnya menjelaskan, pada dasarnya kondisi yang kini dialami Pemkot Lubuklinggau, hampir sama juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemkot lain di Provinsi Sumsel, namun hal ini lebih dirasakan Pemkot Lubuklinggau, dikarenakan selama ini sisa anggaran masih sangat minim di setiap akhir tahun anggaran.
“Masyarakat sangat perlu memahami itu, sebab memang kondisi keuangan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH-Migas) beberapa waktu lalu, sangat terasa berdampak di Kota Lubuklinggau, dibandingkan di daerah lain yang ada di Provinsi Sumsel. Sementara, untuk prioritas pembangunan jalan, beberapa jalan protokol di Lubuklinggau memang menjadi hal yang kita utamakan. Tapi, beberapa jalan juga sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kita, misal ada jalan negara dan jalan provinsi yang ada di beberapa wilayah dalam kota,” ungkapnya. (Rpp)
Comment